Struktur tata kelola Perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana organ perusahaan terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

1. Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang berperan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan perusahaan.
3. Direksi, yang berperan sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan operasional perusahaan.

Setiap organ Perseroan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independensi, dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk sub-organ Perseroan guna mendukung kelancaran operasional serta memberikan masukan strategis bagi pengembangan perusahaan. Pembentukan sub-organ ini juga dimaksudkan untuk memperjelas pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) secara efektif.

Dewan Komisaris

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk:

1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit; dan
3. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko.

Kedua komite tersebut berperan dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus memberikan rekomendasi dan masukan dalam perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Selain itu, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dalam hal administrasi dokumen.

Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan, Direksi memiliki organ-organ pendukung yang berperan dalam mengendalikan, memantau, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG berjalan secara konsisten. Unit-unit kerja ini juga berfungsi sebagai mitra bagi komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi meliputi:

1. Unit Corporate Secretary;
2. Unit Internal Audit;
3. Unit/Komite Pendukung Direksi.

Keempat unit tersebut berperan penting dalam menjaga efektivitas pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat budaya tata kelola yang baik di seluruh lini organisasi.

Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris berperan mengawasi dan memastikan efektivitas fungsi pengendalian internal serta keandalan pelaporan keuangan. Audit Internal berada di bawah Direksi namun memiliki hubungan fungsional dengan Komite Audit, di mana hasil audit internal digunakan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi oleh Komite Audit. Sementara itu, Komite Audit juga berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dalam meninjau laporan keuangan dan memastikan independensi proses audit.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan komitmen mendasar Perseroan dalam memastikan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan. Bagi Perseroan, tata kelola yang baik tidak hanya bertujuan mencapai kinerja jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Perseroan terus berupaya memperkuat penerapan GCG melalui pembaruan kebijakan, penyempurnaan prosedur, serta peningkatan efektivitas sistem pengawasan. Selain itu, berbagai kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai GCG juga dilaksanakan secara berkelanjutan kepada seluruh insan perusahaan, agar prinsip tata kelola tidak hanya menjadi aturan, tetapi juga menjadi budaya kerja yang tertanam dalam setiap aktivitas.

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat reputasi sebagai Good Corporate Citizen dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Bentuk nyata implementasi GCG yang dijalankan Perseroan antara lain:

1. Melakukan pembaruan dan penyesuaian (alignment) terhadap struktur dan pedoman tata kelola, seperti Pedoman Investasi Strategis dan Aksi Korporasi, Pedoman Board of Management Meeting, Pedoman Code of Conduct, Pedoman Integritas Transparansi dan Kepatuhan, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Gapura Angkasa, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, dan prosedur turunannya (Prosedur Whistle Blowing System, Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Prosedur Gratifikasi, dan Prosedur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
2. Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Pedoman Etika Usaha oleh seluruh Insan Gapura secara berkala sebagai wujud komitmen terhadap nilai integritas dan profesionalisme.
3. Membentuk berbagai tim pendukung penerapan GCG, untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
4. Melakukan penilaian berkala, baik melalui asesmen eksternal maupun evaluasi internal, untuk mengukur efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Whistleblowing Systemadalah sarana untuk mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Gapura dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Dalam rangka terwujudnya penerapan Tata Kelola yang baik, maka PT Gapura Angkasa baik pihak Internal maupun pihak Eksternal untuk menggunakan jalur pelaporan dugaan pelanggaran di PT Gapura Angkasa melaui sarana Penyampaian Laporan yang Independen dan rahasia, dengan saluran pelaporan sebagai berikut:

Email: Governance.Compliance@gapura.id